Penguasa Provinsi Pemprov

Penguasa Provinsi Pemprov

Penguasa Provinsi Pemprov Sumatera Utara( Sumut) sukses mencapai pandangan Alami Tanpa Dispensasi( WTP) buat Informasi Finansial Penguasa Wilayah( LKPD) 2023. Ini ialah Pandangan WTP ke- 10 beruntun yang didapat Pemprov Sumut semenjak 2015.

Bagi Penjabat( Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin, Pandangan WTP ialah suatu peranan untuk penguasa selaku wujud standarisasi informasi finansial, akuntabilitas, serta disiplin pada hukum. Ia berambisi, ini jadi adat untuk Pemprov Sumut serta jadi dorongan buat tingkatkan kemampuan.

” Ini bukan hasil, ini ialah keharusan untuk penguasa selaku wujud tanggung jawab kita mengatur duit orang. Aku minta ini jadi adat di Pemprov Sumut serta tingkatkan dorongan kegiatan.” tutur Hassanudin, seusai penyerahan Informasi Hasil Pengecekan( LHP) BPK RI di Ruang Rapat Sempurna DPRD Sumut, Jalur Pemimpin Bonjol No 5, Area, Senin( 27 atau 5).

Penguasa Provinsi Pemprov

Hassanudin pula menerangkan, Pandangan WTP ialah hasil kegiatan keras Pemprov Sumut dalam pengurusan finansial wilayah. Walaupun sedemikian itu, perihal yang lebih berarti, baginya, merupakan kedatangan penguasa di tengah- tengah warga.

“ WTP ialah hasil kegiatan keras kita bersama, tetapi yang lebih berarti lagi merupakan gimana kita dapat tingkatkan mutu hidup warga, melalui kenaikan kesehatan, pembelajaran, alun- alun kegiatan, prasarana serta yang lain,” tutur Hassanudin.

Badan V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengapresiasi capaian Pemprov Sumut yang sukses mencapai WTP ke- 10 beruntun. Ahmadi mendesak supaya Pemprov Sumut mengutip tahap lebih aktual buat tingkatkan keselamatan warga.

“ Tidak cuma fokus WTP, namun pula tingkatkan keselamatan orang paling utama stunting, 18, 9% sedang lebih kecil dari nasional namun butuh dikejar sampai 14%, prasarana jalur, tuan rumah PON 2024 serta Pilkada berbarengan,” tutur Ahmadi.

Ia pula berambisi Pemprov Sumut lekas menuntaskan saran BPK RI buat LPKD 2023. Hingga dikala ini pemprov Sumut sudah menuntaskan 81, 72% saran BPK RI, melampaui sasaran nasional yang sebesar 75%.

“ Telah melampaui sasaran nasional 75%, namun kita minta lekas dituntaskan saran itu supaya tidak jadi bobot pada Gubernur berikutnya,” tutur Ahmadi.

Muncul pada penyerahan LHP BPK RI ini Pimpinan DPRD Sumut Sutarto, Pengaudit Penting Finansial Negeri BPK RI Slamet Kurniawan, Sekda Pemprov Sumut dan Forkopimda Sumut. Muncul pula badan badan DPRD Sumut serta semua OPD Pemprov Sumut.

Viral Hacker di indonesia di akui dunia => https://vindoria.click/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *